Berita

Tahun 2023 segera berakhir. Sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi bangsa ini selama tahun 2023. Proses demokratisasi masih dikebiri oleh pemerintah yang berkuasa, hak untuk kebebasan berpendapat dan berserikat masih saja dihantam oleh mereka yang menguasai hukum, konstitusi pun dibajak para penegak hukum seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, lemahnya netralitas birokrasi dan militer pada proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 serta sejumlah konflik agraria di beberapa titik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyisakan masalah konflik vertikal antara pemerintah dan rakyat seperti di Air Bangis (Sumatera Barat), Rempang (Kepulauan Riau), Wadas (Jawa Tengah), dan lain sebagainya. Sebagai salah satu elemen kekuatan bangsa, Muhammadiyah perlu mengadakan sebuah forum untuk refleksi akhir tahun agar mampu mengevaluasi apa yang menjadi masalah serta mempersiapkan agenda-agenda pada tahun berikutnya agar gerak langkah demokratisasi di republik ini masih berada pada jalur rel yang benar. Karena itu, tema refleksi akhir tahun ini adalah “Demokrasi Dikebiri, HAM Dihantam, dan PSN Diidolakan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (28/12) di Ruang Sidang Utama Gedung AR. Fachruddin A Lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri kurang lebih 100 orang yang mana dilaksanakan secara hybrid (Offline dan Online via Zoom dan Youtube). Terselenggaranya kegiatan ini merupakan kerjasama antara Fakultas ISIPOL UMY, Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Acara dimulai dengan sambutan dekan fisipol Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.  “Kami Sangat berterima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya di musim liburan akhir tahun ini. Tema yang diambil ini sengaja diambil sangat penting mengenai political mitigation kaitannya dengan pemilu 2024 nanti maupun mitigasi berbangsa kita ini secara besar, dimana ada bencana yang akan mengancam jika kita tidak bisa memitigasi dengan benar”, ucap Takdir dalam sambutan hangatnya sekaligus membuka acara. 

Selanjutnya keynote speech yang disampaikan oleh Dr. H. M. Busyro Muqoddas selaku Ketua PP Muhammadiyah. Terdapat beberapa hal untuk merefleksikan situasi yang terjadi di Republik Indonesia selama tahun 2023. Busyro menjelaskan dalam paparannya, “Ada lima hal yang bisa merefleksikan situasi selama 2023 yakni yang pertama, Status demokrasi Indonesia pada tahun 2023 adalah sebagai negara “semi-demokratis”. Kemudian yang kedua, pelanggaran etik yang dilakukan oleh penegak hukum. Ketiga, mendukung secara penuh aparatur sipil negara (ASN), penegak hukum, polisi, TNI, dan penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga integritas, netralitas serta tidak berpihak pada calon manapun demi terselenggaranya pemilu yang LUBER JURDIL (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil). Keempat, Terjadi pelanggaran HAM di sejumlah titik Proyek Strategis Nasional (PSN), terakhir adalah kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang terpuruk pasca kasus hukum”, jelas Busyro.

Mengingat refleksi ini adalah hal penting maka pernyataan sikap ini dibuat sebagai bentuk refleksi anak bangsa di penghujung tahun 2023 sekaligus menyambut optimisme 2024. Busyro menambahkan terkait dengan keberanian masyarakat. Masyarakat harus berani menolak dengan tegas segala bentuk politik uang dari caleg maupun capres-cawapres karena perilaku tersebut dapat merusak moralitas bangsa. 

Acara inti yakni penyampaian oleh para narasumber. Seminar I  dengan topik utama “Pemilu Serentak 2024, Netralitas Militer, dan Peminggiran HAM”. Seminar I dimoderatori oleh Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si. yang merupakan Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY. Pemateri pertama Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti Senior BRIN) dengan topik: Netralitas TNI-Polri dan Birokrasi pada Pemilu Serentak 2024: Bisakah?. Kemudian pemateri kedua Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA (Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Wakil Dekan FISIPOL UMY) dengan topik: Catatan Demokratisasi dan Proses Pemilu Selama 2023. Dan pemateri terakhir pada seminar I yakni Haris Azhar (Peneliti dan Aktivis HAM) dengan topik: Peminggiran terhadap HAM.

Seminar sesi II dengan tema utama yakni “Menggugat Proyek Strategis Nasional (PSN): Evaluasi Multiperspektif”. Dimoderatori oleh Sanaullaili, S.H.I yang merupakan anggota LHKP PP Muhammadiyah. Pemateri pertama Dr. Trisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah) dengan topik: Analisa Pelanggaran HAM terhadap PSN. Pemateri kedua, David Efendi, MA (Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY) dengan topik: Temuan Lapangan dalam Kasus Rempang, Air Bangis, dan Wadas. Dan pemateri terakhir pada seminar II, Nur Wahid Satrio (Manajer Kajian Kebijakan WALHI) Topik: Pelaksanaan PSN dari Perspektif Lingkungan Hidup.

Target kegiatan ini adalah penerbitan buku yang terdiri dari artikel (book chapter) para pembicara dan para penulis yang mengirimkan naskah artikelnya.  Refleksi ini dilaksanakan agar bisa memahami peta permasalahan demokrasi Indonesia selama tahun 2023, diantaranya masalah seputar pemilu, konstitusi, pelanggaran HAM, dan problematika PSN. Serta merefleksikan sikap kita terhadap peta permasalahan tersebut serta sikap yang harus diambil dalam menghadapi tantangan masa depan demokrasi Indonesia.