Politik Pencitraan Melalui Media Massa

March 22, 2012, oleh: admin Fisipol

Media massa di Indonesia tidak bisa lepas dari konglomerasi dan begitu kental dengan kepentingan pemodal yang mengakibatkan media semakin lepas kontrol terhadap permasalahan sosial. Hal ini disampaikan oleh Ibu Anne Permatasari, S.IP, Msi dalam diskusi publik yang di selenggarakan oleh BEM FISIPOL UMY pagi ini, (22/03/13) di ruang sidang Hukum UMY. Dalam diskusi publik ini juga di hadiri oleh Bapak Bambang Wahyu Nugroho, S.IP,MA yang merupakan dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY sekaligus Wakil Dekan Fisipol UMY.

Lebih lanjut, Bu Anne juga menyebutkan bahwa media framing dan agenda setting sudah sangat kental dengan kepentingan pemilik modal. “Independensi sudah tidak bisa di harapkan lagi” ungkap Bu Anne. Sedang menurut Pak Bambang, Pencitraan dalam politik merupakan suatu hal yang mutlak dan wajar di lakukan. Karena esensi dari politik tidak lain adalah pencitraan. “ Politik itu ya bermain citra, masalah nya adalah kepada audience, mereka harus menjadi well educated audience dalam menghadapi kondisi seperti ini “ Ungkap Pak Bambang.

Dalam diskusi ini juga di hadirkan menjadi pembicara Mas Andi Azhar yang juga merupakan Wartawan sebuah Koran di Yogyakarta. Selain itu hadir juga Mas Erik Astrada yang merupakan mahasiswa Hubungan Internasional UMY. Erik Astrada menekankan pada penyelesaian masalah yang merupakan masalah Hulu dari praktik – praktik euphoria kebebasan yang semakin melenceng dari apa yang di harapkan dari semangat Reformasi. “National Character adalah satu hal yang perlu di perbaiki dan di tanamkan sebelum kebebasan berekspresi itu di umbar – umbarkan” ungkapnya. Hal ini di anggap penting karena ketika menyikapi kebebasan masyarakat Indonesia tidak kehilangan ukuran akan hal – hal yang di anggap baik, dan yang baik tidak kemudian semakin mengalami pergeseran nilai.

Diskusi publik yang bertemakan “Politik Pencitraan Melalui Media Massa” ini di selenggarakan karena semakin maraknya pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik yang memuat pencitraan, baik yang menguntungkan ataupun merugikan pihak – pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Gubernur BEM Fisipol UMY, M. Sidik. “Diskusi ini juga di harapkan mampu memberikan bekal fundamental kepada mahasiswa khususnya, agar pilihan – pilihan politik yang kemudian mereka ambil akan berdasarkan pada logika dan pemikiran yang baik, bukan sekedar tipuan media belaka”, Ungkap Sidik di akhir wawancara.